ntb.ceria.web.id/tag/lombok/”>Lombok Tengah – Polres Lombok Tengah menerima kunjungan Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri dalam rangka pelaksanaan penelitian tentang “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Peran Polri dalam Pengamanan Unjuk Rasa/Demonstrasi Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2026 di Wilayah Polda NTB”.
Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Polres Lombok Tengah ini merupakan bagian dari upaya Puslitbang Polri untuk memperoleh data dan masukan terkait pelaksanaan tugas kepolisian dalam mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, khususnya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berlangsung di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat.
Kedatangan Tim Puslitbang Polri disambut oleh jajaran Polres Lombok Tengah yang dipimpin oleh pejabat utama Polres bersama personel terkait. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengumpulan data melalui wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), serta penyebaran kuesioner kepada peserta yang terdiri dari unsur kepolisian, instansi terkait, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Ketua Tim Puslitbang Polri menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan, hambatan, serta praktik-praktik terbaik dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Polri dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengamanan yang lebih efektif, profesional, humanis, serta menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, perwakilan Polres Lombok Tengah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penelitian tersebut. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengamanan unjuk rasa di lapangan sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
Dengan terlaksananya penelitian ini, diharapkan peran Polri dalam pengamanan penyampaian pendapat di muka umum semakin optimal sehingga dapat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, serta mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
