SEKOTONG – Sinergi antara aparat ntb.ceria.web.id/tag/kepolisian/”>kepolisian dan instansi terkait dalam memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran terus diperkuat. Pada Rabu, 29 April 2026, Kepolisian Sektor (Polsek) Sekotong melakukan pengamanan serta monitoring intensif terhadap kegiatan pembagian buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan yang berpusat di Kantor Camat Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ini, bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kelancaran akses ekonomi bagi masyarakat prasejahtera.
Langkah pengamanan ini merupakan bentuk respons jajaran kepolisian dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial yang transparan. Kehadiran personel di lapangan memastikan bahwa setiap warga yang terdaftar dapat mengikuti prosedur verifikasi dengan aman tanpa kendala teknis yang berarti.
Sinergi Pengamanan dan Pelayanan di Kantor Camat Sekotong
Kegiatan yang dimulai tepat pukul 09.00 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepolisian, pihak perbankan, hingga pendamping sosial. Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan warga dari berbagai desa di Kecamatan Sekotong telah memadati area Kantor Camat dengan membawa dokumen kelengkapan administrasi.
Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Yasmara Harahap, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Sekotong, Iptu I Ketut Suriarta, SH., M.I.Kom, menegaskan bahwa kehadiran Polri bukan sekadar menjaga keamanan fisik, melainkan juga memastikan hak masyarakat tersampaikan dengan baik.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian proses, mulai dari pendataan awal hingga penyerahan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran. Fokus kami adalah memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Kecamatan Sekotong dalam menerima bantuan yang menjadi hak mereka,” ujar Iptu I Ketut Suriarta di sela-sela kegiatan monitoring.
Beliau menambahkan bahwa pengawasan ketat dilakukan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau ketidaksesuaian data yang dapat menghambat proses distribusi bantuan tersebut.
Mekanisme Verifikasi dan Penyaluran Berbasis Data Akurat
Proses penyaluran bantuan sosial ini tidak dilakukan secara sembarangan. Para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terlebih dahulu mengarahkan KPM yang hadir untuk melakukan pendataan awal. Tahapan krusial terletak pada verifikasi data, di mana petugas melakukan pengecekan mendalam terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli milik warga.
Hal ini dilakukan guna memvalidasi bahwa identitas fisik pemegang kartu sesuai dengan data yang terdaftar di sistem kementerian. Setelah proses verifikasi dinyatakan valid oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku lembaga penyalur dan petugas bansos, barulah buku tabungan dan KKS diserahkan secara resmi kepada warga.
Dalam kegiatan ini, tercatat sebanyak 304 KPM yang masuk dalam daftar penerima baru. Distribusi tersebut tersebar di beberapa desa, antara lain Desa Batu Putih (52 KPM), pelangan/”>Desa Pelangan (37 KPM), Desa Gili Gede (2 KPM), Desa Kedaro (18 KPM), taman-baru/”>Desa Taman Baru (24 KPM), dan Desa Cendi Manik (21 KPM). Sementara itu, desa-desa besar seperti Desa Buwun Mas, Sekotong Tengah, dan Sekotong Barat mencatatkan angka penerima yang cukup signifikan.
Kendala Data dan Tindak Lanjut bagi KPM yang Belum Terlayani
Meski sebagian besar kegiatan berjalan lancar, tercatat belum seluruh KPM dapat membawa pulang buku tabungan mereka pada hari tersebut. Dari total 304 sasaran, sebanyak 249 KPM telah berhasil menerima kartu dan buku tabungan, sementara 55 KPM lainnya masih harus menunggu proses lebih lanjut.
Iptu I Ketut Suriarta menjelaskan bahwa terdapat dua kendala utama yang menyebabkan penundaan bagi sisa penerima tersebut. Pertama, adanya warga yang berhalangan hadir saat jadwal pembagian, dan kedua, adanya kebutuhan perbaikan data administratif agar sinkron dengan sistem perbankan.
“Terkait dengan 55 KPM yang belum menerima bantuan hari ini, hal tersebut disebabkan oleh faktor kehadiran dan adanya perbaikan data teknis. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Sekotong dan pihak bank untuk menentukan jadwal susulan sehingga seluruh KPM yang terdaftar tetap mendapatkan haknya,” jelasnya.
Kegiatan monitoring ini berakhir dalam situasi yang kondusif. Selain personel Polsek Sekotong seperti Ka SPKT II Aiptu I Made Prama Y, Kanit Intelkam Aiptu I Made Wiradya, dan anggota lainnya, hadir pula petugas bansos Sdr. Faezal Hadi serta TKSK Dinsos Lobar Sdr. Suparman yang secara kolaboratif memastikan seluruh tahapan administratif selesai dengan akurat. Dengan adanya pengamanan ini, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah Sekotong tetap terjaga seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial pemerintah.
